CARITA KOTA – Pemerintah Kota Ternate menekankan dua indikator strategis yang dinilai mengalami peningkatan pada tahun 2025. Dua indikator tersebut meliputi, tingkat pengangguran terbuka dan presentase penduduk miskin.

Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman dalam sambutannya mengatakan, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Ternate tercatat sebesar 6,92 persen, meningkat dari 6,42 persen pada tahun sebelumnya.

“Demikian pula, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dari 3,14 persen menjadi 3,34 persen,” kata Tauhid Soleman dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), pada Paripurna ke 6 Masa Sidang II, Rabu, 4 Februari 2026.

Baca Juga:Serukan Jurnalisme Damai, AJI Ternate Imbau Pers Hindari Narasi Provokatif

Oleh karenanya, kata Tauhid, perkembangan ini tentu menjadi perhatian bersama dan perlu dipahami secara komprehensif serta kontekstual.

Tauhid memaparkan, peningkatan tingkat pengangguran antara lain dipengaruhi oleh bertambahnya angkatan kerja baru, khususnya lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi yang terus meningkat setiap tahun.

“Kondisi ini mencerminkan semakin baiknya akses pendidikan dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.

Baca Juga:Gempa M 7,6 Picu Status Siaga di Ternate-Tidore dan Halmahera

Menurutnya, tantangan yang kita hadapi adalah mempercepat penciptaan lapangan kerja produktif yang sepadan dengan pertumbuhan angkatan kerja tersebut.

Selain itu, kata Wali Kota, perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 8,85 persen pada Tahun 2024 menjadi 6,50 persen pada Tahun 2025 turut memengaruhi kapasitas dunia usaha dalam menyerap tenaga kerja.

“Dinamika ini tidak hanya dipengaruhi faktor internal daerah, tetapi juga perkembangan ekonomi nasional dan global yang berdampak pada aktivitas investasi dan ekspansi usaha,” bebernya.

Tauhid menegaskan, terkait kenaikan angka kemiskinan menjadi 3,34 persen, secara struktural tingkat kemiskinan Kota Ternate berada pada kategori rendah dan relatif terkendali. Sementara, kenaikan yang terjadi cenderung bersifat fluktuatif dan sensitif terhadap perubahan garis 8 kemiskinan, dinamika inflasi komoditas tertentu, serta pergeseran kelompok masyarakat rentan yang berada di sekitar ambang batas kemiskinan.

“Kami meyakini bahwa isu pengangguran dan kemiskinan merupakan agenda strategis daerah yang memerlukan sinergi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan DPRD, baik dalam fungsi penganggaran maupun pengawasan,” tuturnya.

Dengan demikian, Tauhid mengajak DPRD Kota Ternate untuk bersama-sama memastikan bahwa arah kebijakan fiskal ke depan semakin fokus pada penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor produktif, serta percepatan penurunan kemiskinan.

“Dengan kolaborasi yang solid, kebijakan yang terarah, dan komitmen bersama dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029, kami optimistis tren peningkatan ini dapat dikendalikan dan secara bertahap dibalik menjadi penurunan yang signifikan pada tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.***