CARITA KOTA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Ternate menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pergeseran anggaran. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Eksekutif DPRD Kota Ternate, Jumat, 13 Maret 2026.

Sekertaris Kota Ternate, Rizal Marsaoly, kepada media ini mengatakan, ada tiga pembahasan yang dimintai persetujuan Banggar DPRD Kota Ternate di antaranya iuaran pembayaran listrik, peralihan anggaran PPPK paruh waktu Dinas Kebudayaan, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kelurahan.

Dikatakan, sebelumnya iuran pembayaran listrik dikelola Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), kini telah dialihkan ke Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai OPD yang mempunya tugas dan fungsi pada penerangan jalan umum (PJU).

Baca Juga:Awal 2026, Pembuatan AK-1 di Ternate Capai 1.082 Orang

“Kalau selama ini masih melekat di BP2RD, kami minta persetujuan ke DPRD tadi untuk digeser saja. Pergeseran ini tidak menambah atau mengurangi nilai, hanya merubah tempatnya saja,” kata Sekda Rizal.

Sementara, untuk pergeseran anggaran PPPK paruh waktu Dinas Kebudayaan, kata dia, akan dialihkan kepada Dinas Pendidikan. “Jadi ini juga sesuai dengan data BKPSDM, untuk menyimpulkan itu kini dilakukan pergeseran saja dalam 1 tahun anggaran,” ujarnya.

Baca Juga:Disnaker Ternate Buka Layanan Kartu Kuning Tiap Minggu di Taman Nukila

Kata Sekda, terkait DAK Kelurahan dalam pertemuan bersama DPRD ini, guna meminta persetujuan untuk nantinya dilakukan ploting anggaran sesuai perincian kegiatan kelurahan.

“Sekarang kan di APBD itu glodokan atau masih utuh. Sedangkan, itu harus dirinci kegiatannya apa-apa saja. Itu yang kami lakukan koordinasi dengan DPRD untuk diploting ke setiap kelurahan,” jelasnya.

Menurutnya, dari nilai DAK Rp 200 juta selanjutnya akan disesuaikan dengan jumlah RT setiap kelurahan. Sebab, hal itu dinilai memiliki pembebanan tanggung jawab dan urgensi yang diselesaikan setiap kelurahan pun berbeda.

Dengan demikian, kata Sekda, rekomendasi yang diajukan kepada DPRD Kota Ternate pada RDP ini, terdapat beberapa OPD yang hanya diubah nomenklaturnya, akan tetapi nilainya tetap sama.

“Jadi itu beberapa OPD mengalami hal itu, dan sudah disetujui DPRD. Tinggal kita buat rincian terhadap kegiatan-kegiatan apa saja yang nanti kita sampaikan ke DPRD,” pungkasnya.***