CARITA KOTA – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menegaskan tidak ada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 20 persen bagi ASN level staf, meski Pemerintah Provinsi Maluku Utara terdampak kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 20 persen atau sekitar Rp800 miliar pada 2026.Penegasan itu disampaikan Gubernur saat memimpin apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Gubernur Maluku Utara, Senin 9 Maret 2026.

“Tidak ada pemotongan TPP sebesar 20 persen untuk level staf, baik PNS maupun PPPK. Laporkan dan koordinasi dengan pimpinan OPD jika ada pemotongan pada level staf,” tegas Sherly di hadapan jajaran pejabat struktural dan ratusan ASN lingkup Pemprov Malut.

Menurutnya, pengurangan TKD berdampak pada kebijakan efisiensi di berbagai sektor. Namun di tengah efisiensi anggaran dan tertahannya transfer pusat ke daerah, Pemprov Malut tetap mengupayakan pembayaran TPP ASN sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan pegawai.

Baca Juga:Wagub Malut Pimpin Rakor Gempa, Data Sementara 99 Rumah Rusak Berat

Gubernur juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melengkapi administrasi pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan TPP agar proses pembayaran dapat berjalan lancar.

Selain itu, Sherly mengapresiasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atas capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,2 triliun. Meski demikian, Pemprov Malut menetapkan target internal sebesar Rp1,5 triliun.

Baca Juga:Gubernur Ajak Jaga Damai, Wagub-Wakapolda Turunke Patani

“Kalau target ini tercapai, maka APBD bisa surplus Rp300 miliar dan itu akan saya gunakan untuk menaikkan TPP,” ujarnya yang disambut tepuk tangan ASN.

Dalam apel tersebut, Gubernur juga menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan kepada seluruh ASN serta mengajak seluruh pegawai menjadikan momentum Ramadhan sebagai refleksi untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas.

Apel pagi yang dipimpin langsung oleh Gubernur itu menjadi bagian dari upaya penegakan disiplin serta penguatan sinergi ASN dalam mendukung progTram pembangunan di Maluku Utara.***