CARITA KOTA – Komisi II DPRD Kota Ternate menegaskan komitmennya mengawal anggaran dan mendorong pendapatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) tepat sasaran dan mampu meningkatkan kontribusi pendapatan di masing-masing sektor.

Komitmen tersebut disampaikan Sekertaris Komisi II DPRD Kota Ternate, Ridwan AR, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pariwisata Kota Ternate dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, Kamis, 23 Juli 2026.

Ridwan mengatakan, dalam pembahasan KUA-PPAS 2027, Komisi II memberikan perhatian khusus kepada OPD yang memiliki potensi besar dalam mendongkrak PAD. Sejumlah OPD yang menjadi fokus pembahasan yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD).

“Komisi II DPRD Kota Ternate sangat memberikan perhatian kepada OPD-OPD pengelola PAD. Di antaranya Dinas Perindag, Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, dan BP2RD. Untuk BP2RD pembahasannya dijadwalkan pada Senin nanti,” ujar Ridwan.

Ia menegaskan, DPRD akan terus mendorong Pemerintah Kota Ternate agar memberikan perhatian terhadap sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, terutama di tengah kondisi fiskal yang dipengaruhi efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Komitmen kami di Komisi II tetap menggenjot dan memperhatikan mitra-mitra kami sebagai pengelola PAD, sehingga pemerintah benar-benar memberikan perhatian terhadap sektor-sektor tersebut. Melihat kondisi saat ini, di mana efisiensi TKD dan DBH sangat berpengaruh, maka mau tidak mau PAD harus mencapai target,” katanya.

Ridwan menjelaskan, pembahasan KUA-PPAS 2027 saat ini masih berada pada tahap awal. Karena itu, pagu anggaran maupun skala prioritas belum ditetapkan secara final. Meski demikian, Komisi II tetap menekankan pentingnya dukungan anggaran bagi OPD yang memiliki potensi meningkatkan PAD.

Menurutnya, salah satu persoalan yang dihadapi sejumlah OPD pengelola PAD adalah keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga berdampak pada belum optimalnya pencapaian target pendapatan daerah.

Karena itu, Komisi II mendorong agar perencanaan anggaran tahun 2027 lebih memprioritaskan penyediaan fasilitas pendukung bagi OPD penghasil PAD, sehingga target pendapatan daerah dapat tercapai secara maksimal.

“Pembahasan ini belum final. Setelah dari komisi akan dibahas lagi di Tim Badan Anggaran (Banggar). Karena itu, dengan kondisi PAD di beberapa OPD yang belum mencapai target, keluhannya cuma satu, yakni banyak fasilitas yang kurang memadai. Sehingga pada 2027 perlu perhatian khusus dalam perencanaan penganggaran untuk mendukung pencapaian target PAD,” pungkasnya.***