CARITA KOTA – Dinas Pendidikan Kota Ternate mengusulkan lima program prioritas dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dengan pagu anggaran sebesar Rp284 miliar. Nilai tersebut meningkat sekitar Rp2 miliar dibandingkan pagu tahun 2026 yang sebesar Rp282 miliar.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Ridwan Ali, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kota Ternate di Kantor DPRD, Kamis, 23 Juli 2026.

Ridwan menjelaskan, dalam pembahasan KUA-PPAS 2027 terdapat sejumlah komponen yang anggarannya mengalami penurunan dan akan dimasukkan ke dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh Komisi III DPRD untuk selanjutnya dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Setelah pembahasan tadi, ada beberapa item yang menjadi DIM untuk Dinas Pendidikan. Beberapa di antaranya mengalami penurunan pagu anggaran, sehingga nanti akan disampaikan ke Komisi III dan TAPD untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Menurutnya, Dinas Pendidikan akan merinci kembali kebutuhan anggaran pada setiap program agar dapat menjadi bahan pertimbangan TAPD. Namun, keputusan mengenai kemungkinan penambahan anggaran tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kami akan merinci kembali kebutuhan anggaran. Kalau memang kondisi keuangan daerah memungkinkan, tentu akan kami koordinasikan lagi dengan Komisi III maupun TAPD. Namun semuanya tetap disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah,” katanya.

Ridwan menyebutkan, anggaran tersebut akan difokuskan untuk menjalankan lima program prioritas, yakni program pembinaan PAUD dan pendidikan informal, pembinaan sekolah dasar (SD), pembinaan sekolah menengah pertama (SMP), peningkatan kualitas guru, serta tenaga kependidikan.

Sementara itu, pada KUA-PPAS 2027, Dinas Pendidikan tidak mengalokasikan anggaran belanja modal untuk rehabilitasi maupun pembangunan unit sekolah baru. Kebijakan tersebut diambil karena pemerintah daerah masih menunggu kepastian bantuan revitalisasi sekolah yang telah diusulkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Belanja modal tahun 2027 kami nolkan. Kami masih menunggu usulan revitalisasi ke kementerian. Jangan sampai kami anggarkan di APBD, ternyata bantuan revitalisasi dari pusat juga turun. Itu bisa menimbulkan duplikasi anggaran dan mengganggu satuan pendidikan yang menjadi sasaran,” jelasnya.

Ia menambahkan, kenaikan pagu anggaran dari Rp282 miliar pada 2026 menjadi Rp284 miliar pada 2027 bukan untuk penambahan program atau kegiatan baru. Tambahan anggaran tersebut sepenuhnya dialokasikan untuk kebutuhan belanja pegawai, khususnya pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Jadi kenaikan sekitar Rp2 miliar itu bukan untuk program kegiatan, tetapi untuk belanja pegawai, terutama gaji ASN dan PPPK,” pungkasnya.***