CARITA KOTA – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, meminta seluruh bupati dan wali kota segera memperbaiki validitas data lahan agar Maluku Utara tidak kehilangan peluang memperoleh program bantuan pemerintah pusat di sektor pangan dan perikanan.

Permintaan itu disampaikan Sherly saat memberikan sambutan pada Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Lapangan Perikanan Bastiong, Ternate, Rabu 5 Agustus 2026.

Sherly mengungkapkan, Maluku Utara semula memperoleh kuota program cetak sawah baru seluas 10.000 hektare. Namun, setelah verifikasi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), hanya 2.500 hektare yang dinyatakan layak sehingga daerah kehilangan kuota 7.500 hektare akibat persoalan validitas data lahan.

“Kita kehilangan kuota 7.500 hektare karena kendala validitas lahan. Saya meminta seluruh bupati segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mengecek kembali data lahan. Maluku Utara masih diberi kesempatan memperbaiki dan memperbarui data tersebut,” kata Sherly.

Menurutnya, persoalan serupa juga terjadi pada program Kampung Nelayan Merah Putih 2025–2030. Dari 30 lokasi yang diusulkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, hanya 12 lokasi yang dinyatakan memenuhi syarat setelah proses verifikasi karena sebagian lahan mengalami tumpang tindih status kepemilikan.

Karena itu, Sherly meminta pemerintah kabupaten/kota berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan di masing-masing daerah agar seluruh lahan yang diusulkan berstatus clean and clear sesuai persyaratan pemerintah pusat.

Dalam kesempatan itu, Sherly menegaskan Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama pemerintah kabupaten/kota berkomitmen menyukseskan program prioritas pemerintah pusat, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagai upaya mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui stimulus sebesar Rp2,5 miliar bagi setiap desa untuk pengembangan usaha koperasi. Namun, menurutnya, pemanfaatan anggaran tersebut harus didukung perencanaan bisnis yang matang agar memberikan manfaat jangka panjang.

“Kami memberikan apresiasi atas program ini. Namun yang paling penting, pengembangan bisnis koperasi harus disusun dengan perencanaan yang matang,” ujarnya.

Sherly menambahkan, keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program Asta Cita Presiden, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).

Sebagai bentuk dukungan daerah, Pemprov Maluku Utara telah mengalokasikan bantuan 220 unit kapal nelayan pada 2025. Pada 2026, pemerintah juga menyiapkan pengadaan 1.000 unit mesin tempel berkapasitas 15–20 PK serta menggandeng Bank Himbara melalui skema cost sharing Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pengadaan bodi kapal.

Seminar Nasional KDKMP dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional KDKMP Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Wakil Gubernur Maluku Utara, Forkopimda, anggota DPR RI, kepala daerah se-Maluku Utara, serta pengurus asosiasi kepala desa se-Indonesia.***