CARITA KOTA – Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe meminta realisasi investasi yang mencapai Rp40,2 triliun pada Triwulan II 2026 tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

Hal itu disampaikan Sarbin saat menghadiri Talkshow dan Business Matching Diseminasi Kebijakan Kemitraan Usaha Nasional yang digelar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Bella Hotel Ternate, Selasa 1 September 2026.

Menurut Sarbin, pertumbuhan ekonomi yang ditopang industri hilirisasi tambang di Halmahera Tengah dan Pulau Obi harus diikuti dengan peningkatan keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat lokal.

“Kilau nikel belum mampu memberikan kilaunya kepada masyarakat bawah. Kita bangga ada kawasan industri besar yang mengubah daerah, namun kemiskinan masih ada. Investor tumbuh subur, masyarakat juga harus mendapat hak-hak konstitusionalnya secara adil,” kata Sarbin.

Ia mengatakan, pemerintah daerah tidak ingin investasi hanya terlihat besar dari sisi angka, tetapi belum memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.

Sarbin juga mendorong agar investasi di Maluku Utara tidak hanya berfokus pada hilirisasi pertambangan, tetapi diperluas ke sektor perikanan, kelautan, pertanian, dan peternakan.

Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki peluang besar untuk masuk dalam rantai pasok industri besar yang berkembang di Maluku Utara. Apalagi, kebutuhan pangan sejumlah kawasan industri saat ini masih banyak dipasok dari luar daerah, seperti Sulawesi dan Jawa.

“Kita harus mulai melihat sektor perikanan, kelautan, pertanian dan peternakan. Kebutuhan pangan industri besar di Maluku Utara masih banyak didatangkan dari luar daerah,” ujarnya.

Sarbin menegaskan Pemprov Maluku Utara berkomitmen menciptakan iklim investasi yang transparan dan akuntabel. Ia juga berharap forum business matching tidak berhenti pada pertemuan antara pelaku usaha besar dan UMKM, tetapi menghasilkan kerja sama konkret dalam bentuk MoU maupun PKS.

Di sisi lain, Staf Khusus Bidang Percepatan Hilirisasi dan Peningkatan Pengusaha Nasional Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Noor Sona Maesana Mushonnif, mengatakan Maluku Utara menjadi provinsi pertama di luar Pulau Jawa yang dipilih untuk pelaksanaan kegiatan kemitraan tersebut.

Ia menyebut realisasi investasi Maluku Utara pada Triwulan II 2026 mencapai Rp40,2 triliun. Sementara secara nasional, realisasi investasi Semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau 49,5 persen dari target Rp2.041,3 triliun dan menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.

Noor mengatakan pemerintah mendorong pengusaha lokal agar tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan investasi di daerah.

“Investasi yang berhasil adalah investasi yang tumbuh bersama daerah tempatnya dijalankan. Pengusaha lokal tidak boleh hanya menonton, tapi harus jadi pemain utama,” katanya.

Ia mengungkapkan, dari target komitmen kemitraan 34 usaha besar di Maluku Utara senilai Rp7,8 triliun, realisasi periode 2021-2026 telah mencapai Rp3,5 triliun.

Menurut Noor, peluang kemitraan bagi UMKM lokal terbuka dalam berbagai rantai pasok industri, seperti katering, konstruksi, transportasi, suku cadang, alat pelindung diri (APD), hingga logistik.

Karena itu, ia meminta business matching tersebut ditindaklanjuti dengan transaksi dan kerja sama yang berkelanjutan.

“Yang paling penting setelah ini keluar Purchase Order (PO) dan kerja sama berkelanjutan,” tegasnya.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 160 pelaku UMKM se-Maluku Utara. Forum juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Delfinur Rizky Novihamzah, GM External Relations PT IWIP Wahyu Budhi Santoso, Cluster Manager Bank Mandiri KC Malut Gamal Maradani, serta Direktur Utama CV Satu Tiga Berjaya Suhendra Sutjahja.

Selain itu, kegiatan dihadiri jajaran pimpinan OPD provinsi dan kabupaten/kota, DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UMKM, pimpinan BUMD, Bank Mandiri, Bank Maluku Malut, perwakilan PT IWIP dan Harita Group, Kadin, HIPMI, IWAPI Malut, serta pelaku UMKM.***