CARITA KOTA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menawarkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai salah satu upaya mengatasi sejumlah persoalan yang dihadapi nelayan di Desa Pigaraja, Kabupaten Halmahera Selatan, terutama keterbatasan bahan bakar minyak (BBM) dan pemasaran hasil tangkapan.

Tawaran tersebut disampaikan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara, Fauzi Momole, dalam dialog yang difasilitasi Yayasan The Tebings bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara (BI), pemerintah desa, dan warga Pigaraja, Selasa 22 September 2026.

Dialog tersebut berlangsung dalam rangkaian kunjungan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, untuk meninjau cold storage bantuan BI melalui The Tebings di Desa Pigaraja.

Fauzi mengatakan, program KNMP dapat menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk menjawab persoalan yang dihadapi nelayan di Pigaraja. Namun, pemerintah desa harus menyiapkan lahan yang memenuhi persyaratan.

“Untuk mengatasi permasalahan yang ada, kita bisa melakukan intervensi melalui program KNMP di Pigaraja,” kata Fauzi.

Menurut dia, apabila pemerintah Desa Pigaraja mampu menyediakan lahan yang clear and clean, peluang Pigaraja mendapatkan program tersebut terbuka.

Di Kabupaten Halmahera Selatan, kata Fauzi, terdapat 31 titik yang telah diajukan sebagai lokasi KNMP. Setelah melalui proses verifikasi, sebanyak 21 titik dinyatakan memenuhi persyaratan clear and clean.

Untuk pembangunan tahap pertama KNMP di Halmahera Selatan pada 2026, Satgas KNMP telah menyetujui lima titik. Jumlah tersebut berpeluang bertambah menjadi sembilan titik.

Dalam program KNMP, pemerintah menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana pendukung aktivitas nelayan, seperti tambatan perahu, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN), cold storage, dan Anjungan Bahan Bakar (ABF).

Fauzi menyebut anggaran program tersebut dapat mencapai Rp25 miliar untuk skema HAP, sedangkan skema buffer maksimal Rp15 miliar.

“Kalau HAP itu bantuannya bisa sampai Rp25 miliar, sedangkan kalau sebagai buffer itu paling banyak Rp15 miliar,” jelasnya.

Selain KNMP, Fauzi menyebut terdapat peluang pengembangan program kampung budidaya ikan sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.

Program tersebut mencakup pelatihan bagi masyarakat, pendampingan, penyediaan bibit hingga proses produksi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Yayasan The Tebings, M. Ridha Ajam, mengatakan persoalan pemasaran hasil tangkapan dan keterbatasan BBM masih menjadi kendala yang dihadapi nelayan Pigaraja.

Menurut Ridha, The Tebings saat ini telah menampung hasil tangkapan nelayan Pigaraja dan desa-desa sekitar untuk dipasarkan melalui fasilitas cold storage.

“Saat ini kami sudah menampung semua hasil tangkapan nelayan di Pigaraja, termasuk desa-desa sekitar. Mereka membawa ikannya untuk dijual ke cold storage ini. Kendalanya memang masih terbatas BBM untuk nelayan di sini,” ungkap Ridha.

Fauzi menilai keberadaan The Tebings di Pigaraja dapat mendukung pengembangan KNMP apabila program tersebut direalisasikan.

“Saya kira dengan hadirnya The Tebings di Pigaraja ini, kita bisa wujudkan KNMP tadi. Nanti The Tebings bantu dampingi atau menjadi konsultannya bersama-sama dengan pemerintah Desa Pigaraja,” pungkas Fauzi.***