CARITA KOTA – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp15 miliar dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Tambahan anggaran tersebut diprioritaskan untuk memperkuat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), serta kebutuhan belanja pegawai.

Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Thamrin Marsaoly, menyampaikan hal itu usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kota Ternate, Senin 27 Juli 2026.

Thamrin mengatakan, usulan pagu anggaran tahun 2027 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp12 miliar. Meski mengalami kenaikan, penyusunan program tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang masih terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

“Memang kami menyadari tahun ini ada efisiensi yang cukup besar. Jadi kami mengusulkan program dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Yang tadinya sekitar Rp12 miliar menjadi Rp15 miliar,” ujarnya.

Menurutnya, tambahan anggaran itu diharapkan dapat mengembalikan sejumlah program yang sebelumnya berjalan pada 2025, namun mengalami penyesuaian pada 2026 akibat keterbatasan anggaran.

“Minimal kita kembalikan seperti tahun 2025 sesuai dengan program,” katanya.

Ia menjelaskan, salah satu prioritas penambahan anggaran adalah pembiayaan Musrenbang di tingkat kecamatan dan kelurahan yang pada 2026 tidak terakomodasi. Selain itu, pelaksanaan Musrenbang tingkat kota juga direncanakan kembali berlangsung selama tiga hari setelah sebelumnya hanya dilaksanakan satu hari.
“Dulu Musrenbang di kecamatan dan kelurahan tidak ada pembiayaan, kemudian Musrenbang Kota hanya satu hari. Padahal seharusnya tiga hari. Jadi ini kita kembalikan menjadi tiga hari supaya lebih efektif dan menghasilkan dukungan perencanaan yang baik,” jelasnya.

Selain Musrenbang, Bappelitbangda juga mengusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan monitoring dan evaluasi program pembangunan. Thamrin mengakui, kegiatan monev sebelumnya dikurangi karena keterbatasan anggaran, padahal fungsi tersebut menjadi salah satu tugas utama Bappelitbangda dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah daerah.

“Karena kemarin kemampuan keuangan daerah kurang, kami mengurangi monitoring dan evaluasi. Padahal monitoring dan evaluasi seluruh program dan kegiatan ada di Bappeda. Itu yang kami tambah sehingga terjadi kenaikan anggaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, kenaikan pagu anggaran juga dipengaruhi oleh bertambahnya kebutuhan belanja pegawai, terutama untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai yang baru mutasi ke lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

“Kenaikan juga ada di gaji karena asumsinya ada penambahan PPPK dan pegawai yang pindah masuk. Jadi secara keseluruhan penambahannya sekitar Rp2 miliar lebih,” pungkas Thamrin.***