CARITA KOTA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan penyusunan neraca pangan menjadi instrumen strategis untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan di tengah tingginya ketergantungan daerah terhadap pasokan pangan dari luar.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, saat membuka Workshop Neraca Pangan Provinsi Maluku Utara di Kie Raha Room, Muara Hotel Ternate, Selasa 28 Juli 2026

Menurut Samsuddin, sebagai daerah kepulauan, Maluku Utara menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan, mulai dari tingginya biaya logistik, kondisi cuaca, hingga perbedaan pola produksi antarwilayah. Karena itu, neraca pangan harus menjadi dasar dalam memetakan ketersediaan pasokan, mendeteksi potensi surplus dan defisit, serta menyusun kebijakan pengendalian pangan yang tepat sasaran.

“Sebagai wilayah kepulauan, Maluku Utara menghadapi tantangan geografis tersendiri. Neraca pangan bukan sekadar angka statistik, tetapi menjadi kompas strategis untuk memetakan ketercukupan pasokan, mendeteksi surplus maupun defisit, dan menyusun intervensi kebijakan yang tepat sasaran,” kata Samsuddin.

Ia mengatakan persoalan pangan kini tidak lagi sekadar menjadi isu sektor pertanian, tetapi telah menjadi bagian penting dari ketahanan nasional yang berdampak pada stabilitas harga, tingkat kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penguatan sektor pangan menjadi bagian dari implementasi RPJMD Maluku Utara 2025–2029 dan agenda Asta Cita Presiden RI.

Samsuddin juga menyoroti tingginya ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Menurutnya, perubahan pola mata pencaharian masyarakat yang lebih memilih sektor perkebunan, pertambangan, maupun menjadi aparatur sipil negara menyebabkan budaya bercocok tanam pangan semakin berkurang.

“Dulu masyarakat menanam tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kini banyak yang beralih ke tanaman perkebunan karena dianggap lebih praktis. Kondisi ini membuat kita rentan. Ketika daerah pemasok menahan stok, harga pangan di Maluku Utara langsung bergejolak,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengajak pemerintah daerah dan masyarakat menghidupkan kembali budaya menanam tanaman pangan, termasuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya memperkuat kemandirian pangan hingga ke tingkat desa.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Sirtalya J. Rando, mengatakan validitas data menjadi faktor penting dalam pengendalian inflasi, khususnya komoditas volatile food seperti cabai, bawang merah, dan komoditas hortikultura yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bulanan Maluku Utara pada Juni 2024 sempat mencapai 2,45 persen (month-to-month), tertinggi secara nasional, dengan akumulasi inflasi year-to-date sebesar 5,16 persen.

“Untuk memanfaatkan peluang pelandaian inflasi melalui kerangka 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, dibutuhkan basis data pasokan yang akurat, tervalidasi, dan real time,” kata Sirtalya.

Ia berharap workshop tersebut menghasilkan penyamaan metodologi penyusunan neraca pangan sekaligus mendukung pengoperasian website neraca pangan daerah yang terintegrasi dengan kalender tanam dan jadwal Gerakan Pasar Murah.

Workshop bertema “Optimalisasi Neraca Pangan Daerah sebagai Instrumen Strategis Pengendalian Volatilitas Volatile Food di Provinsi Maluku Utara” itu merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Kegiatan dihadiri pimpinan instansi vertikal, organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, Ketua Tim Pokja Neraca Pangan Bapanas Dina Setyowati, Kepala Dinas Pangan Maluku Utara, Kepala DPMPTSP Maluku Utara, serta perwakilan OPD teknis se-Maluku Utara.***