CARITA KOTA – Pemerintah Kota Ternate memastikan akan menindaklanjuti seluruh catatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPP APBD) Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Senin (20/7).

Rizal mengatakan, pada pembahasan tahap pertama LPP APBD 2025 terdapat 13 OPD yang masuk dalam DIM. Pembahasan difokuskan pada komponen pendapatan daerah, belanja daerah, serta kinerja OPD yang mengelola pendapatan.

Menurutnya, sebagian besar pertanyaan dari Banggar telah dijawab secara langsung, sementara penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) serta BPKAD sesuai kewenangan masing-masing.

“Pembahasan LPP APBD ini merupakan tindak lanjut atas pidato pengantar Wali Kota yang kemudian dibahas DPRD hingga menghasilkan Daftar Inventarisasi Masalah. Seluruh poin tersebut menjadi bahan evaluasi yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah,” kata Rizal.

Ia menjelaskan, pembahasan LPP APBD juga mengacu pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat sejumlah catatan yang harus dikoreksi, diselaraskan, dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Karena itu, melalui pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Banggar DPRD, BP2RD, BPKAD, dan OPD terkait, dilakukan evaluasi terhadap berbagai temuan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Rizal menegaskan, salah satu fokus utama pembahasan adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan perbaikan kualitas pelayanan publik.

“Kalau pendapatan masih rendah harus ditingkatkan lagi. Begitu juga pelayanan publik yang dinilai belum maksimal harus terus diperbaiki. Jadi substansi pembahasan hari ini lebih banyak mengarah pada upaya peningkatan pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, mengatakan pembahasan DIM merupakan tahapan penting sebelum LPP APBD ditetapkan. Menurutnya, seluruh OPD mampu memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan Banggar, termasuk solusi terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian DPRD.

“Semua OPD mampu menjawab pertanyaan dari teman-teman Banggar. Solusi terhadap setiap persoalan juga sudah disampaikan. Pada akhirnya seluruh anggota Banggar menyetujui hasil pembahasan LPP APBD untuk diterima,” kata Amin.

Ia menambahkan, hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPRD untuk memperoleh persetujuan akhir. Seluruh fraksi di DPRD Kota Ternate juga telah menyatakan persetujuan agar LPP APBD Tahun Anggaran 2025 segera ditetapkan menjadi keputusan bersama.