CARITA KOTA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara mencatat sebanyak 48 kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah ditangani sepanjang 2026. Kasus tersebut mencakup pelanggaran disiplin tingkat sedang hingga berat, termasuk pemberhentian sebagai PNS atas permintaan sendiri dan penurunan jabatan menjadi pelaksana.

Data tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur BKD Maluku Utara, Al Husen Albaar, dalam kegiatan Sosialisasi Disiplin dan Kode Etik PNS di Emerald Hotel, Ternate, Rabu 18 November 2026.

Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengkritik penerapan disiplin dan kode etik ASN yang dinilai belum berjalan optimal. Ia menegaskan, kedisiplinan aparatur tidak boleh berhenti pada sosialisasi atau pemahaman regulasi, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.

Menurut Sarbin, reformasi birokrasi pascareformasi menuntut perubahan karakter, kedisiplinan, dan etika ASN. Karena itu, kegiatan sosialisasi harus menghasilkan perubahan nyata di lingkungan pemerintahan.

“Hari ini kita masih bicara sosialisasi disiplin sebagai ASN. Sejarah panjang untuk mengubah birokrasi dan penyelenggaraan negara pascareformasi. Satu poin penting reformasi adalah mengubah karakter, disiplin, dan etika ASN,” tegasnya.

Ia juga meminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat pengawasan dan pencegahan pelanggaran. Menurutnya, disiplin ASN harus terlihat dari kepatuhan terhadap aturan kehadiran hingga pelaksanaan kode etik dalam menjalankan tugas.

Sementara itu, Al Husen mengatakan, 48 kasus yang telah diselesaikan BKD tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pimpinan OPD, bukan sesuatu yang dibanggakan.

“Keberhasilan pimpinan aparatur sebetulnya tidak diukur dari seberapa banyak pelanggaran yang berhasil ditindak, tetapi dari seberapa besar kemampuan kita dalam mencegah terjadinya pelanggaran itu sendiri,” katanya.

Sosialisasi tersebut diikuti 140 peserta yang terdiri dari sekretaris OPD dan pengelola kepegawaian Pemprov Maluku Utara.

Kegiatan ini menghadirkan Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, Ojak Murdani, dan Auditor Manajemen ASN Ahli Madya, Agustina D. Dolonesda, sebagai narasumber.***