Pemprov Malut Perkuat Kerja Sama Logistik dengan Jatim

CARITA KOTA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong efisiensi rantai pasok dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Upaya tersebut ditandai dengan pertemuan antara Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat 27 Februari 2026. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari misi dagang dan retreat yang sebelumnya telah dilaksanakan kedua daerah.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mengatakan ketergantungan pangan Maluku Utara terhadap Jawa Timur masih cukup tinggi. Sejumlah komoditas seperti beras, minyak goreng, telur dan ayam sebagian besar masih dipasok dari Jawa Timur.

Menurut Sherly, ketimpangan arus pelayaran menjadi salah satu penyebab tingginya biaya logistik dan inflasi di Maluku Utara. Kapal yang berangkat dari Jawa Timur menuju Maluku Utara umumnya penuh muatan, namun saat kembali sering dalam kondisi kosong atau tidak optimal.

“Kami mencari solusi agar supply chain berjalan lebih efisien. Jika kapal berangkat penuh dan kembali juga membawa muatan dari Maluku Utara, maka biaya logistik bisa ditekan dan harga barang menjadi lebih terjangkau,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan pelaku usaha pelayaran di Jawa Timur siap menjemput muatan dari Maluku Utara. Optimalisasi arus balik pelayaran dinilai penting agar produk-produk Maluku Utara dapat menjangkau pasar yang lebih luas melalui sistem transportasi yang terintegrasi, termasuk dukungan program Tol Laut.

Selain sektor perdagangan dan logistik, kerja sama kedua provinsi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sherly mengungkapkan, indeks SPBE Jawa Timur saat ini mencapai 4,7, sementara Maluku Utara berada di angka 3,6. Karena itu, Pemprov Maluku Utara berkomitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan melalui penguatan kapasitas aparatur, termasuk melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Ke depan, kolaborasi kedua daerah direncanakan diperluas ke sektor pertanian dan pendidikan sebagai bagian dari penguatan kerja sama antardaerah.***