CARITA KOTA – Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) P3A Provinsi Maluku Utara pada Selasa 7 April 2026 menyoroti berbagai tantangan perlindungan perempuan dan anak, termasuk ketimpangan gender dan penurunan partisipasi kerja perempuan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Maluku Utara, Hairiah, dalam laporannya menyebutkan perempuan dan anak mencapai sekitar dua pertiga dari total penduduk, sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Ia juga mengungkapkan terjadi penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 1,28 persen dalam periode 2018 hingga 2025.

Baca Juga:Pansus I DPRD Ternate Bahas Ranperda Perubahan Status BPRS

Rakorda ini, lanjutnya, bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mengevaluasi program perlindungan perempuan dan anak, termasuk program perlindungan khusus anak, pemberdayaan perempuan, dan pemenuhan hak anak.

Selain itu, forum ini menjadi bagian dari strategi percepatan peningkatan kabupaten/kota layak anak di Maluku Utara.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menyerahkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2025, di antaranya Kota Ternate dengan predikat Madya, serta Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Timur dengan kategori Pratama.***

Baca Juga:Pemprov Malut Dukung Munas X LDII