CARITA KOTA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai menyiapkan pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2026 sebagai langkah strategis memperkuat kerukunan sosial, menyusul capaian tahun 2025 yang belum memenuhi target.

Langkah tersebut ditandai dengan Rapat Koordinasi Teknis Persiapan dan Mekanisme Pelaksanaan IHaI yang digelar di Muara Hotel, Ternate, Kamis 16 April 2026. 

Rakor dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kadri La Etje, mewakili Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Turut hadir Kepala Badan Kesbangpol Malut, Armin Zakaria, serta Kabid Ketahanan Eksosbud, Agama, dan Ormas, Rachmad, bersama perwakilan OPD Pemprov Malut dan Pemerintah Kota Ternate.

Baca Juga:1 Juta Hektar Hutan Malut Sudah Terkonsesi, 80 Persen PPKH untuk Tambang

Dalam sambutan gubernur yang dibacakan Kadri, ditegaskan bahwa keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi sumber konflik.

“Harmoni dalam keberagaman adalah kunci menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. IHaI bukan sekadar angka, tetapi instrumen strategis untuk memotret toleransi, kerukunan beragama, dan keterpaduan sosial,” ujar Kadri.

Ia menyebut, hasil survei IHaI tahun 2025 menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah karena belum mencapai target. Untuk itu, tahun 2026 dicanangkan sebagai tahun penguatan ikatan sosial.

Baca Juga:Pemprov Malut Lantik 17 Eselon III dan 27 Kepsek

“Kita berkomitmen merangkul semua elemen masyarakat. Perbedaan bukan alasan untuk bertentangan, karena kita hidup dari tanah dan air yang sama,” tegasnya.

Pengukuran IHaI dinilai penting karena akan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan daerah di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan kebangsaan, sekaligus sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi kerawanan sosial.

Pemprov Maluku Utara berharap hasil pengukuran ini dapat mendorong pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat meningkatkan kualitas hidup bersama serta menjaga stabilitas pembangunan daerah.

Menutup sambutan, Kadri mengajak seluruh pihak untuk memperkuat nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat.

“Dunia yang damai berawal dari sikap saling menghargai. Mari kita jaga harmonisasi sebagai fondasi utama membangun kesejahteraan di Maluku Utara,” pungkasnya.***