CARITA KOTA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) mendorong percepatan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menekan transaksi tunai serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara, Ahmad Purbaya, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah.

“Urgensi dari kebijakan ini adalah meminimalisir transaksi tunai, sehingga tata kelola keuangan ke depan menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel,” ujarnya usai Sosialisasi KKPD di Aula Nuku Lantai II Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Selasa 28 April 2026. 

Baca Juga:Wagub Serahkan Bantuan ke Para Lansia di Acara Puncak HLUN

Ia mengakui, meskipun sistem KKPD telah berjalan, implementasinya di lapangan belum optimal akibat sejumlah kendala teknis. Salah satunya adalah keluhan kartu yang belum dapat digunakan secara maksimal oleh pengelola keuangan di OPD.

Padahal, sekitar 40 persen Uang Persediaan (UP) telah dialokasikan melalui skema KKPD. Jika penggunaan ini terhambat, berpotensi mengganggu serapan anggaran daerah.

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan kendala teknis dapat diatasi sehingga penerapan KKPD bisa lebih masif di seluruh OPD,” katanya.

Baca Juga:Gubernur Sherly Dorong Kebangkitan Taekwondo Malut

Untuk mendukung optimalisasi tersebut, Pemprov Malut menggandeng pihak perbankan, yakni BNI dan Bank Maluku Malut, guna memberikan pemahaman teknis kepada aparatur pengelola keuangan.

Ahmad menjelaskan, pada tahap awal penggunaan KKPD difokuskan pada sejumlah pos belanja tertentu sesuai Peraturan Gubernur, seperti perjalanan dinas, pembelian bahan bakar, dan alat tulis kantor (ATK).

Menurutnya, salah satu keunggulan KKPD adalah fleksibilitas dalam pembiayaan kegiatan, karena transaksi dapat dilakukan terlebih dahulu menggunakan pagu kartu kredit meskipun dana tunai belum tersedia.

“Namun, karena kondisi wilayah dan keterbatasan pemahaman aparatur, pendampingan dari pihak perbankan sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan Cabang Bank Maluku Malut Cabang Ternate, Sherley Tiffany Metekohy, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh implementasi KKPD sebagai bagian dari penguatan transparansi keuangan daerah.

“Kami sebagai mitra siap memberikan dukungan teknis agar penggunaan KKPD lebih maksimal,” katanya.

Hal senada disampaikan Branch Manager BNI Cabang Ternate, Denny Stevy Akay, yang menyebut layanan KKPD sebagai bagian dari solusi perbankan untuk mendukung digitalisasi sistem pembayaran di lingkungan pemerintah daerah.

Sosialisasi tersebut diikuti pimpinan OPD dan ASN di lingkup Pemprov Maluku Utara. Pemerintah daerah berharap sinergi dengan sektor perbankan dapat mempercepat digitalisasi keuangan dan meningkatkan kualitas tata kelola anggaran di wilayah tersebut.***