CARITA KOTA – Pemerintah Kota Ternate menunda peluncuran Mall Pelayanan Publik (MPP) hingga seluruh fasilitas gedung dan kesiapan layanan dinilai memenuhi standar. Gedung Plaza Gamalama Modern (PGM) yang ditetapkan sebagai lokasi MPP masih memerlukan sejumlah perbaikan sebelum mulai beroperasi.

Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, pada Selasa 30 Juni 2026 mengatakan hasil peninjauan menunjukkan masih terdapat sejumlah kerusakan fasilitas, di antaranya plafon, sistem pendingin ruangan (AC) sentral, serta kondisi kebersihan gedung. Karena itu, Pemkot meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendata seluruh kerusakan sebagai dasar pelaksanaan perbaikan.

“Kita ingin MPP ini benar-benar menjadi pusat pelayanan masyarakat. Karena itu, fasilitas harus dipastikan layak sebelum digunakan,” kata Rizal.

Menurutnya, kesiapan infrastruktur menjadi syarat utama agar MPP mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, nyaman, dan transparan. Pembenahan tidak hanya menyangkut kondisi fisik bangunan, tetapi juga kenyamanan masyarakat saat mengakses berbagai layanan pemerintah.

Pemkot Ternate telah menyiapkan konsep pemanfaatan Gedung PGM. Lantai satu akan difungsikan sebagai pusat pelayanan berbagai instansi, sedangkan area basement disiapkan untuk mendukung aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate, Hartati Umaternate, mengatakan peluncuran MPP yang sebelumnya ditargetkan pada 17 Agustus 2026 berpotensi diundur agar seluruh instansi yang terlibat benar-benar siap.

“Persiapan sudah masuk tahap akhir, tetapi kami perlu memastikan semua instansi siap terintegrasi dalam sistem pelayanan terpadu,” ujarnya.

Mall Pelayanan Publik Kota Ternate nantinya akan mengintegrasikan berbagai layanan, mulai dari administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, perizinan, hingga layanan instansi vertikal seperti Kantor Imigrasi, Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga lainnya.

Kehadiran MPP diharapkan dapat memangkas birokrasi sehingga masyarakat tidak lagi harus mendatangi berbagai kantor untuk mengurus pelayanan publik. Namun sebelum dioperasikan, pemerintah memastikan kesiapan gedung, sistem pelayanan, serta koordinasi antarinstansi telah berjalan optimal.***