CARITA KOTA – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi desa, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan tenaga kerja di seluruh Indonesia. Melalui program tersebut, pemerintah ingin memastikan lapangan kerja tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, melainkan tersebar hingga ke desa dan kelurahan.

Pernyataan itu disampaikan Farida saat melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi dengan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, dan Wakil Wali Kota Ternate untuk membahas perkembangan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate, pada Kamis, 16 Juli 2026.

Farida mengatakan, salah satu fokus utama pemerintah melalui operasionalisasi KDMP adalah menjawab tantangan bonus demografi Indonesia pada periode 2030–2045 dengan membuka peluang kerja baru di tingkat desa.

“Pada operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih nanti akan dikelola oleh seorang manajer, kemudian di bawahnya ada tenaga kerja yang seluruhnya direkrut dari desa atau kelurahan setempat. Ini untuk menjawab tantangan bonus demografi 2030-2045 agar pemerataan lapangan pekerjaan tidak terpusat di satu atau dua daerah, tetapi benar-benar merata di setiap desa dan kelurahan,” ujarnya.

Menurut Farida, pemerintah pusat juga terus memperkuat peran koperasi melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satunya, arahan Presiden RI pada peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi penyalur atau distributor berbagai barang subsidi pemerintah.

Komoditas yang akan disalurkan melalui koperasi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) meliputi Minyakita, gas LPG, hingga pupuk. Kebijakan tersebut dinilai menjadi modal besar bagi koperasi untuk mengembangkan usaha sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau Presiden menyampaikan kebutuhan utama masyarakat adalah pangan, maka barangnya harus tersedia dan harganya harus terjangkau. Tidak ada artinya barang tersedia kalau harganya mahal, begitu juga tidak ada artinya harga murah kalau barangnya tidak tersedia. Keduanya harus terpenuhi,” katanya.

Farida menjelaskan, hingga saat ini pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara nasional telah menunjukkan perkembangan signifikan. Sebanyak 16 ribu koperasi telah rampung 100 persen dan akan menjadi bagian dari rencana peresmian operasional 30 ribu koperasi secara serentak di seluruh Indonesia.

Di Maluku Utara, terdapat 12 koperasi yang telah selesai dibangun, termasuk dua koperasi di Kota Ternate yang diproyeksikan menjadi lokasi percontohan operasionalisasi untuk wilayah Indonesia Timur dan rencana akan diikutkan dalam peresmian operasionalisasi 30.000 KDKMP di Indonesia pada bulan Agustus mendatang.

Ia menekankan keberhasilan operasional koperasi tidak hanya bergantung pada Kementerian Koperasi, Agrinas maupun TNI, tetapi membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah beserta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kami datang untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Jika ada kendala, akan kami koordinasikan agar percepatan yang diharapkan Presiden dapat berjalan dengan baik dan manfaat koperasi benar-benar dirasakan masyarakat,” ucapnya.

Secara keseluruhan, Maluku Utara memiliki 1.185 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sementara itu, sebanyak 125 koperasi di 10 kabupaten/kota masih berada dalam tahap pembangunan sebagai bagian dari percepatan program nasional tersebut.***