CARITA KOTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan pemerintah mengalihkan fokus kebijakan pangan dari pencapaian swasembada menuju peningkatan kesejahteraan nelayan. Salah satu program yang disiapkan ialah pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Mandiri di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan seperti Maluku Utara.

Kebijakan tersebut disampaikan Zulkifli usai memimpin Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Pangan bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Bela Hotel, Ternate, Rabu 5 Agustus 2026.

Menurut Zulkifli, perubahan fokus itu merupakan arahan Presiden setelah Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan karbohidrat pada tahun lalu. Pemerintah kini menargetkan peningkatan kesejahteraan nelayan yang dinilai masih tertinggal dibanding petani.

“Tahun lalu kita sudah swasembada pangan karbohidrat. Tahun ini perintah Bapak Presiden fokus mengentaskan kemiskinan, khususnya nelayan. Nilai tukar petani padi sudah mencapai 127, sedangkan nelayan masih 103. Targetnya dalam satu tahun bisa naik menjadi 120,” kata Zulkifli.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan membangun 2.000 Kampung Nelayan Mandiri yang dilengkapi fasilitas pendukung seperti cold storage, pabrik es, bengkel perikanan, balai lelang ikan, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Menurutnya, fasilitas itu akan membantu nelayan menjaga mutu hasil tangkapan, memperpanjang masa simpan ikan, dan meningkatkan nilai jual sehingga pendapatan nelayan dapat meningkat.

Pemerintah juga akan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pembentukan Koperasi Nelayan Merah Putih. Koperasi tersebut berfungsi sebagai penyerap hasil tangkapan saat harga ikan turun, kemudian mendistribusikannya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Ketika harga turun, koperasi hadir membeli. Ketika harga baik, nelayan bisa menjual langsung ke pasar. Dengan begitu kesejahteraan mereka akan meningkat,” ujarnya.

Ia berharap pembangunan Kampung Nelayan Mandiri mampu meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN), membuka lapangan kerja baru, menggerakkan ekonomi kawasan pesisir, serta memperkuat sektor perikanan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di daerah kepulauan seperti Maluku Utara.***