CARITA KOTA – Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, mengungkapkan sekitar 34.000 anak di Maluku Utara masih berstatus tidak sekolah. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena masih tingginya jumlah anak yang belum mengakses pendidikan, meskipun kebijakan pendidikan gratis telah diterapkan.

Hal itu disampaikan Sarbin saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Rabu 11 November 2026.

Menurut Sarbin, persoalan anak tidak sekolah menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dengan menggratiskan biaya sekolah. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan, akses transportasi, serta dukungan bagi anak-anak yang terkendala melanjutkan pendidikan.

“Sudah kita gratiskan pendidikannya, tetapi masih ada yang tidak sekolah. Ini mencoreng wajah kita sesungguhnya,” ujar Sarbin.

Ia menyebutkan, berdasarkan data yang dimilikinya, sekitar 34.000 anak tidak sekolah dari total penduduk Maluku Utara yang mencapai 1,4 juta jiwa. Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.

Sarbin juga menyoroti kondisi anak-anak di sejumlah wilayah yang harus menyeberangi laut demi mencapai sekolah. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan masih adanya hambatan akses pendidikan yang perlu segera ditangani.

Ia meminta dilakukan pendataan ulang terhadap anak-anak yang belum mengakses pendidikan, termasuk mereka yang telah menyelesaikan satu jenjang pendidikan tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Bagi anak-anak yang sudah bekerja, pemerintah diminta membuka kesempatan melanjutkan pendidikan melalui Universitas Terbuka (UT) maupun sistem pembelajaran jarak jauh.

Selain akses pendidikan, Sarbin menekankan pentingnya peningkatan mutu pembelajaran melalui pembiayaan yang memadai, pemerataan sarana dan prasarana, serta peningkatan kompetensi guru agar mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Ia juga meminta agar perencanaan dan penganggaran pendidikan diselaraskan dengan kebutuhan daerah, terutama dalam penyusunan program prioritas tahun 2027. Seluruh pemerintah kabupaten dan kota diminta menjadikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pendidikan Nonformal dan Informal Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Any Sayekti, mengungkapkan capaian SPM Pendidikan Maluku Utara masih berada pada angka 49,17, jauh di bawah target 80.

Any menyebutkan sejumlah persoalan yang masih perlu ditangani, di antaranya rendahnya capaian literasi dan numerasi, belum optimalnya pembelajaran fondasi PAUD, masih adanya anak tidak sekolah, serta belum meratanya distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan.

Ia menekankan tiga langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan, yakni menjadikan kepala daerah sebagai penggerak utama peningkatan mutu pendidikan, menggunakan rapor pendidikan sebagai dasar pengambilan kebijakan, serta memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Any berharap Rakorda tersebut menghasilkan komitmen bersama dan rencana aksi konkret di setiap kabupaten dan kota, termasuk program prioritas, dukungan anggaran, penanggung jawab, serta target pencapaian yang terukur.

Sarbin berharap Rakorda tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi menghasilkan langkah nyata untuk mengatasi persoalan akses dan mutu pendidikan di Maluku Utara.***