YLBH Bela Yai Desak Polda Usut Dugaan Mafia BBM dan Kayu di Sula
CARITA KOTA – YLBH Bela Yai Maluku Utara mendesak Polda Maluku Utara mengawal penanganan dugaan penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Kompak Desa Sama, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula. Lembaga bantuan hukum itu juga meminta polisi menyelidiki dugaan praktik pembalakan dan pengolahan kayu oleh CV AEMM di Pulau Mangoli.
Direktur YLBH Bela Yai Malut, Rasman Buamona, dalam keterangan resminya, mengatakan dugaan penyelundupan BBM yang terjadi pada 17 Oktober 2026 telah dilaporkan ke Polres Kepulauan Sula pada 22 Oktober 2026.
Ia meminta kepolisian menangani laporan tersebut secara serius dan memastikan dugaan penyelundupan BBM bersubsidi turut diproses secara hukum.
Rasman mengaku khawatir penanganan kasus tersebut tidak menyentuh dugaan penyelundupan BBM, seperti kasus pengangkutan BBM dari Desa Pas Ipa menuju Kabupaten Pulau Taliabu yang sebelumnya berujung kecelakaan laut di Selat Capalulu.
Dalam peristiwa itu, seorang motoris dilaporkan jatuh ke laut dan hingga kini belum ditemukan. Namun, menurut Rasman, penanganan kepolisian lebih berfokus pada kecelakaan laut, sementara dugaan penyelundupan BBM belum diproses secara hukum.
Selain persoalan BBM, YLBH Bela Yai juga menyoroti aktivitas pengolahan dan pemanfaatan kayu oleh CV AEMM di Pulau Mangoli.
Rasman menyebut kayu hasil pengolahan perusahaan tersebut dijual kepada Roby Liem. Ia mempertanyakan transparansi jenis dan volume kayu yang diolah karena, menurut dia, belum pernah dilakukan rapat atau musyawarah bersama masyarakat Desa Capalulu dan Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah.
Ia juga mempersoalkan nilai pembayaran kayu kepada masyarakat yang disebut sebesar Rp60 ribu per meter kubik untuk warga Desa Capalulu dan Rp30 ribu per meter kubik bagi warga Desa Paslal.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditelusuri, terutama menyangkut transparansi pemanfaatan hasil hutan dan potensi dampak kerusakan lingkungan terhadap masyarakat setempat.
Atas sejumlah persoalan itu, YLBH Bela Yai meminta Kapolda Maluku Utara mengawal sekaligus mengevaluasi penanganan laporan dugaan penyelundupan BBM di Polres Kepulauan Sula.
Pihaknya juga meminta kepolisian memanggil Jawal Fokaaya dan Roby Liem untuk dimintai keterangan terkait proses pembalakan dan pengolahan kayu di Desa Capalulu dan Desa Paslal.
Rasman menegaskan pengawasan distribusi BBM bersubsidi dan pemanfaatan hasil hutan perlu diperketat agar hak masyarakat terlindungi serta mencegah praktik yang berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan.
Desakan tersebut turut disuarakan YLBH Bela Yai melalui aksi unjuk rasa pada Jumat 13 November 2026 di depan Polres Kepulauan Sula, Jalan Jenderal Besar Soeharto, Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.***





Tinggalkan Balasan