CARITA KOTA – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Penginputan serta Pencatatan Kontrak Elektronik pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Katalog Elektronik, Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, serta Peningkatan Level Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Pertemuan Gedung ISDA, Kota Sanana, Jumat 26 Juni 2026, dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Sula, Abdi Umagapi, mewakili Bupati Kepulauan Sula.

Dalam sambutannya, Abdi menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa merupakan sektor strategis yang menentukan efektivitas penggunaan anggaran daerah.

“Melalui proses pengadaan yang baik, kita dapat memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Abdi.

Ia mengapresiasi BPBJ Provinsi Maluku Utara yang berkolaborasi dengan UKPBJ Kabupaten Kepulauan Sula dalam memberikan pendampingan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

Menurut Abdi, bimbingan teknis tersebut tidak hanya memenuhi agenda administratif, tetapi juga menjadi sarana meningkatkan pemahaman, kompetensi, serta menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai regulasi dan perkembangan sistem digital.

Ia menegaskan penggunaan SPSE, kontrak elektronik, katalog elektronik, hingga berbagai inovasi dalam sistem pengadaan kini bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan. Aparatur pemerintah dituntut mampu beradaptasi agar pelayanan kepada masyarakat berlangsung lebih cepat, tepat, dan efisien.

Abdi berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan kesempatan untuk berdiskusi serta menggali informasi dari para narasumber.

“Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana anggaran tersebut dikelola secara baik, profesional, dan bertanggung jawab,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah, camat, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan tim teknis memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani, sehingga setiap proses pengadaan mampu menghasilkan pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPBJ Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurutnya, peningkatan kompetensi aparatur menjadi faktor penting dalam mewujudkan proses pengadaan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

“Melalui kegiatan ini kami berharap kompetensi aparatur semakin meningkat, sehingga mampu mendukung pengadaan barang dan jasa yang profesional, akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan level kematangan UKPBJ di Kabupaten Kepulauan Sula,” ujar Hairil.***