CARITA KOTA – Ketua DPC Partai Gerindra Kota Ternate, Jamian Kolengsusu menyoroti besarnya peluang penyerapan tenaga kerja yang tercipta dari operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Disebutkannya, hal ini didukung dengan di Kota Ternate sendiri, terdapat 32 dapur yang direncanakan beroperasi, di antaranya 22 dapur telah berjalan.

Menurutnya, setiap dapur rata-rata mempekerjakan sekitar 47 orang yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga kebersihan, juru masak hingga ahli gizi. Dengan upah yang mencapai sekitar Rp3 juta per bulan, program ini dinilai mampu membuka ribuan lapangan kerja baru.

“Kalau 32 dapur beroperasi penuh dan masing-masing mempekerjakan 47 orang, maka akan ada lebih banyak tenaga kerja yang terserap. Bahkan ibu-ibu rumah tangga yang mungkin tidak lagi memiliki kesempatan mengikuti seleksi ASN tetap bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan dari dapur MBG,” kata Jamian kepada caritakota.com saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 18 Juni 2026.

Baca Juga:Kolam Landmark Ternate Ditimbun untuk Persiapan JKPI 2026

Jamian menuturkan, keberadaan MBG harus dipandang sebagai investasi sosial dan ekonomi jangka panjang. Oleh karenanya, ia berharap program tersebut terus diperkuat agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat, baik dari sisi peningkatan kualitas gizi maupun pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dengan hadirnya MBG, pergerakan ekonomi di daerah bisa tumbuh lebih baik. Jika dikelola secara maksimal, program ini akan menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Di sisi lain, menurutnya, MBG termasuk program pemerintah yang tidak hanya sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat hingga ke lapisan paling bawah.

Baca Juga:Pemprov Malut dan BPJS Kesehatan Perkuat Kolaborasi Program JKN

Terutama, kata dia, MBG sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Karenanya, Jamian menilai pemenuhan kebutuhan gizi yang baik menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan mampu bersaing di masa depan.

“Berkaitan dengan MBG sebenarnya ini sudah sangat sesuai dengan UUD 1945, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Karena itu kebijakan ini harus terus dilanjutkan,” ujarnya.

Meski begitu, Jamian mengakui berbagai kekurangan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program menjadi hal penting yang perlu diperbaiki. Namun, secara substansi, MBG telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan karena melibatkan rantai pasok yang luas dan langsung menyentuh masyarakat.

Ia menjelaskan, setiap dapur MBG membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar setiap hari, mulai dari sayur-mayur, buah-buahan, telur, daging hingga ikan. Kebutuhan tersebut membuka peluang ekonomi bagi petani, nelayan, pedagang, dan pelaku usaha lokal di sekitar lokasi dapur.

“Bayangkan satu dapur membutuhkan ratusan kilogram bahan pangan setiap hari. Pisang bisa sampai dua hingga tiga pohon per hari, belum lagi kebutuhan pepaya, sayur, ikan dan telur. Jika semua kebutuhan itu dipenuhi oleh masyarakat sekitar, maka perputaran uang akan terjadi langsung di tingkat bawah,” katanya.

Ia meyakini, jika potensi tersebut dimanfaatkan secara maksimal, maka MBG dapat menjadi instrumen percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima makanan bergizi, tetapi juga menciptakan peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.***