CARITA KOTA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memastikan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Maluku Utara, H.M. Sukur Lila, saat membuka Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Program JKN Tahun 2026 di Ternate, Kamis 11 Juni 2026.

Dalam sambutan Gubernur Maluku Utara yang dibacakannya, Sukur Lila menegaskan bahwa keberhasilan Program JKN tidak hanya bergantung pada BPJS Kesehatan, tetapi membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan masyarakat.

Baca Juga:Siswa SMP Bintang Laut Ternate Lulus 100 Persen, Kepsek: Jangan Berhenti Bermimpi

“Program JKN adalah amanah besar negara untuk menjamin akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Maluku Utara, keberhasilan JKN tidak hanya bergantung pada BPJS Kesehatan semata, tetapi membutuhkan koordinasi lintas sektor dan komunikasi yang intensif,” ujarnya.

Pemprov Maluku Utara juga menetapkan lima fokus utama untuk memperkuat pelaksanaan JKN, yakni penguatan koordinasi melalui pertemuan berkala, sinergi program JKN dengan kebijakan daerah, peningkatan komunikasi publik terkait hak dan kewajiban peserta, monitoring dan evaluasi yang transparan, serta pengembangan inovasi melalui digitalisasi layanan dan penguatan jejaring fasilitas kesehatan.

Menurut Sukur, forum tersebut harus menjadi wadah kerja produktif yang mampu menghasilkan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Baca Juga:LHP BPK 2025 Tidak Temukan Perjalanan Dinas Fiktif di DPRD Kota Ternate

“Forum ini harus menjadi motor penggerak agar JKN di Maluku Utara berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah X Manado, dr. Mokhammad Cucu Zakaria, mengatakan Program JKN merupakan amanat konstitusi sekaligus bagian dari 17 Program Prioritas Nasional Presiden Prabowo Subianto, sehingga membutuhkan dukungan dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia menyebutkan, sekitar dua juta penduduk Indonesia mengakses layanan kesehatan setiap hari melalui Program JKN. Sejak tahun 2014 hingga 2025, total pembiayaan layanan kesehatan melalui program tersebut telah mencapai sekitar Rp1.959 triliun.

“Angka ini menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat dan betapa vitalnya Program JKN bagi pelayanan kesehatan nasional,” ujarnya.

Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Program JKN 2026 dihadiri Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan Manado, Asisten Deputi Perencanaan dan Keuangan BPJS Kesehatan, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate Meryta Oktaviani Rondonuwu, serta sejumlah perwakilan fasilitas kesehatan.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan data kepesertaan dan pemanfaatan JKN di Maluku Utara, diskusi bersama pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan, serta penyusunan langkah tindak lanjut untuk memperkuat pelaksanaan program JKN di daerah.***