CARITA KOTA – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Ternate mengkritik pengelolaan sampah yang dinilai belum mengalami perubahan signifikan meski volume sampah terus meningkat setiap tahun. Fraksi NasDem menyoroti masih digunakannya sistem open dumping di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Buku Deru-Deru, Kelurahan Takome, yang dinilai tidak lagi layak dipertahankan.

Kritik tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Ade Rahmat Lamadihami, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Ternate tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, Rabu 24 Juni 2026. 

Menurut Ade Rahmat, Kota Ternate dengan jumlah penduduk mencapai 219.100 jiwa menghasilkan sekitar 120 ton sampah setiap hari. Namun, hingga kini sistem pengelolaan sampah masih bertumpu pada pola lama yang belum mampu menjawab tantangan meningkatnya produksi sampah maupun perubahan perilaku masyarakat.

“Kondisi ini menunjukkan pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah,” kata Ade.

Ia menilai persoalan sampah tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga berkontribusi terhadap munculnya titik-titik genangan dan banjir akibat saluran drainase yang tersumbat sampah.

Fraksi NasDem juga menyoroti fakta bahwa TPA Takome sebagai satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Kota Ternate masih menerapkan sistem open dumping, padahal pemerintah pusat telah mendorong penghentian praktik tersebut karena berisiko menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, potensi ekonomi dari sampah dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal. Ade menyebut sekitar 80 hingga 90 persen sampah yang dihasilkan warga merupakan sampah organik yang dapat diolah menjadi kompos atau biogas. Sementara sisanya berupa sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam memiliki nilai ekonomi melalui industri daur ulang.

“Potensi ekonomi dari sampah sebenarnya sangat besar, tetapi hingga saat ini belum tergarap secara optimal,” ujarnya.

NasDem menilai lemahnya pengelolaan sampah terlihat dari masih minimnya sampah yang berhasil didaur ulang, sementara sebagian lainnya berakhir di sungai, kawasan pesisir, atau dibakar secara terbuka.

Fraksi NasDem juga mengkritisi belum maksimalnya pengembangan bank sampah di tingkat masyarakat. Padahal, menurut mereka, bank sampah dapat menjadi instrumen penting untuk mengurangi volume sampah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat apabila dikelola secara serius dan terintegrasi.

Karena itu, NasDem mendorong pemerintah daerah melakukan terobosan melalui digitalisasi transaksi bank sampah, integrasi dengan program bantuan sosial, hingga penciptaan pasar yang jelas bagi produk hasil daur ulang.

Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengakui ketergantungan terhadap sistem open dumping di TPA Takome tidak lagi relevan. Pemerintah Kota, kata dia, berkomitmen melakukan modernisasi pengelolaan sampah melalui penguatan bank sampah, digitalisasi transaksi, serta pengolahan limbah organik yang lebih masif.

Meski demikian, komitmen tersebut masih akan diuji melalui langkah konkret di lapangan, mengingat persoalan sampah dan praktik open dumping di TPA Takome telah menjadi sorotan selama bertahun-tahun tanpa perubahan yang signifikan.***