CARITA KOTA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat kolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda saat membuka kegiatan penyamaan persepsi penanganan permasalahan pengadaan barang dan jasa, peningkatan kapasitas pengaduan PBJ, serta strategi pengadaan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan UMK-K melalui konsolidasi pengadaan di Bela Hotel, Ternate, Selasa 30 Juni 2026. 

Menurut Sherly, pertemuan yang mempertemukan unsur LKPP, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara itu bertujuan menyamakan persepsi dalam tata kelola pengadaan agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan dan mampu meminimalkan potensi permasalahan.

Ia berharap kegiatan tersebut menghasilkan tiga capaian utama, yakni kesamaan persepsi mengenai penerapan kontrak payung, konsolidasi pengadaan material, serta penguatan tata kelola pengadaan yang baik dan benar.

“Saya berharap koordinasi seperti ini terus dilakukan dengan tujuan mitigasi masalah,” kata Sherly.

Selain itu, Sherly menekankan tiga langkah penting dalam penguatan sistem pengadaan, yaitu meningkatkan kolaborasi antara LKPP, APIP, TAPD, OPD, dan pelaksana pengadaan sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian kegiatan, memperkuat sistem pengaduan, serta menjadikan belanja pemerintah sebagai penggerak ekonomi daerah.

Menurutnya, penerapan kontrak payung juga diharapkan mampu memperluas keterlibatan pelaku UMKM lokal dalam pengadaan pemerintah.

“Mudah-mudahan ditindaklanjuti secara konkret sehingga proyek ini tidak dinikmati oleh segelintir pengusaha besar saja, tetapi efek dominonya besar kepada UMKM lokal di Maluku Utara,” ujarnya.

Sherly turut mengapresiasi kolaborasi yang dibangun bersama LKPP melalui konsolidasi kontrak payung, pelibatan pelaku usaha dan UMKM, serta pelaksanaan uji kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus memperkuat kompetensi PPK melalui sertifikasi pengadaan barang dan jasa serta mendorong lebih banyak ASN berkarier di bidang pengadaan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Sufahri beserta jajaran, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, para asisten, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.***