CARITA KOTA – Pemerintah Kota Ternate mencatat surplus sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp40,90 miliar hingga 23 Juni 2026. Surplus tersebut terjadi karena realisasi belanja daerah pada semester pertama masih lebih rendah dibandingkan pendapatan yang masuk ke kas daerah.

Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2026 menunjukkan, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp324,73 miliar atau 33,16 persen dari target Rp979,02 miliar. Sementara realisasi belanja daerah baru menyentuh Rp283,83 miliar atau 29,08 persen dari total anggaran Rp976,02 miliar.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate, Amiruddin Abd. Hamid, mengatakan kondisi surplus sementara ini dipengaruhi masih rendahnya serapan belanja pemerintah daerah pada paruh pertama tahun anggaran.

“Meski APBD 2026 dirancang dengan target surplus sebesar Rp3 miliar, realisasi hingga pertengahan tahun menunjukkan surplus sementara yang mencapai Rp40,90 miliar. Kondisi ini dipengaruhi oleh realisasi belanja yang masih lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan,” ujar Amiruddin, Selasa, 23 Juni 2026.

Ia menjelaskan, dari sisi belanja, serapan terbesar masih berada pada belanja operasi yang mencapai Rp274,40 miliar atau 29,75 persen dari pagu Rp922,21 miliar. Sementara komponen pembiayaan daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan, hingga saat ini belum terealisasi.

Dengan kondisi tersebut, posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sementara Pemerintah Kota Ternate juga tercatat sebesar Rp40,90 miliar.

Di sisi pendapatan, Amiruddin menyebut realisasi pendapatan daerah masih didominasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang mencapai Rp265,61 miliar atau 32,69 persen dari target Rp812,33 miliar.

Kontributor terbesar pendapatan transfer berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah terealisasi Rp254,64 miliar atau 46,55 persen dari pagu Rp546,95 miliar.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp59,12 miliar atau 37,02 persen dari target Rp159,69 miliar. Dari komponen PAD, pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp45,41 miliar atau 44,50 persen dari target Rp102,03 miliar.

Adapun retribusi daerah baru terealisasi Rp8,83 miliar atau 21,94 persen dari target Rp40,26 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan justru melampaui target, yakni Rp3,99 miliar atau 111,72 persen dari target Rp3,57 miliar. Sedangkan lain-lain PAD yang sah baru mencapai Rp891,23 juta atau 6,44 persen dari target Rp13,84 miliar.

Pada sektor transfer, Dana Bagi Hasil (DBH) tercatat terealisasi Rp5,25 miliar atau 17,24 persen dari target Rp30,46 miliar. Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) baru terealisasi Rp4,26 miliar atau 3,51 persen dari pagu Rp121,11 miliar. Adapun Transfer ke Daerah (TKD) masih rendah, yakni Rp1,45 miliar atau 1,27 persen dari target Rp113,81 miliar.

Amiruddin berharap realisasi pendapatan, khususnya DBH dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dapat segera dibayarkan agar mendukung kinerja fiskal daerah pada semester kedua.

“Untuk DBH di tingkat provinsi, kami berharap Pemerintah Provinsi bisa berbaik hati kepada Pemerintah Kota Ternate untuk segera membayar sisa DBH itu,” katanya.

Ia menambahkan, capaian realisasi anggaran masih akan terus bergerak seiring pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah pada semester kedua tahun anggaran 2026. Pemerintah Kota Ternate, kata dia, juga akan terus mendorong optimalisasi pendapatan daerah serta percepatan pelaksanaan program pembangunan agar target APBD tahun ini dapat tercapai maksimal.***