CARITA KOTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate berencana melakukan sosialisasi wajib belajar satu tahun pra-sekolah menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, baik Dinas Pendidikan hingga Kecamatan dan Kelurahan.

Hal tersebut disampaikan Bunda PAUD Kota Ternate, Hj. Marliza M. Tauhid usai membuka kegiatan Sosialisasi Implementasi Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah Tahun 2026, di Aula Lantai 2 Dinas Pendidikan Kota Ternate, Selasa, 27 Oktober 2026.

Menurut Marliza, kolaborasi bersama ini penting karena yang menjadi sasaran adalah masyarakat yang berada pada setiap kelurahan.

“Kenapa ini menjadi tanggung jawab bersama, karena yang menjadi sasaran adalah masyarakat di Kelurahan. Sehingga, kehadiran Bunda PAUD di Kecamatan dan Kelurahan diharapkan punya peran aktif,” kata Marliza kepada Carita Kota.

Ia menuturkan, peran aktif Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan adalah untuk mengetahui anak-anak yang seharusnya mengikuti proses PAUD tetapi tidak mengikutinya karena faktor ekonomi punya kesempatan yang sama dengan anak-anak lain.

“Saya selaku Bunda PAUD di Kota Ternate sangat mengharapkan peran aktif pemerintah kecamatan dan kelurahan agar tidak ada lagi anak-anak yang seharusnya mereka mengikuti proses PAUD tetapi tidak mengikuti proses itu. Artinya, dia punya kesempatan yang sama dengan anak-anak usia PAUD tadi,” jelasnya.

Maliza juga menyampaikan, melalui data atau gambaran yang jelas dari pihak Kecamatan dan Kelurahan, memungkinan Pemerintah dapat mencari jalan keluar, baik dari alasan anak itu tidak sekolah, masalah ekonomi, maupun sosial lainnya.

“Tadi saya sampaikan kenapa saya sangat membutuhkan data gambaran secara jelas, karena dari disitu kita bisa mengetahui sebabnya kenapa anak itu tidak bersekolah, apakah masalah ekonomi, masalah sosial lainnya. Sehingga ada jalan keluar,” katanya.

Proses sosialisasi dan edukasi, kata Marliza, akan terus dilakukan, kapan dan di mana pun, guna dan dengan harapan semua anak bisa mengikuti satu tahun prasekolah.

“Pada kesempatan ini saya berharap sosialisasi menjadi ruang yang lebih besar lagi, kita sama-sama sharing, memberikan ide gagasan bagaimana kelanjutan dari sosialisasi ini,” terangnya.

Karena itu, Marliza mengusulkan setelah sosialisasi ini pihaknya dan Pemerintah Kota Ternate dalam hal ini Dinas Pendidikan dapat membuat satu pilot project setiap kecamatan satu kelurahan untuk mendata anak-anak PAUD, melakukan monitoring dan evaluasi sampai pada tahun ajaran baru di 2027.

“Saya mengusulkan, setelah sosialisasi ini kita membuat satu pilot project. Masih ada kurang lebih 3 bulan di 2026, kemudian kurang lebih 4 bulan 2027, sehingga sosialisasi yang kita buat hari ini tidak sia-sia. Tapi, ada tindaklanjutnya,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Ridwan Ali mengatakan, pihaknya melalui bidang PAUD sebelumnya telah melakukan survei dan pendataan pada setiap kelurahan, termasuk kini melalui kolaborasi bersama untuk memastikan data tersebut akurat.

“Dinas Pendidikan sudah ada data. Kemarin teman-teman dari bidang PAUD itu sudah melakukan survei ke kelurahan-kelurahan. Tapi sekarang kita harus tentukan kembali lagi dengan pihak kelurahan dan kecamatan. Sehingga, apakah data yang kita pegang itu sudah valid atau tidak,” ujarnya.

Ridwan juga memastikan data tersebut dilakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu oleh bidang PAUD, untuk nantinya digunakan menjadi satu pilot project seperti yang telah diusulkan Bunda PAUD Kota Ternate.

“Saya sampaikan ke bidang PAUD kita coba verval dulu data-data itu. Sehingga data itu bisa kita gunakan menjadi satu pilot seperti yang disampaikan Bunda PAUD tadi sebagai satu pilot kita untuk PAUD ke depan,” tuturnya.

Adapun rencananya, kata Ridwan, akan dibuat labsite PAUD untuk kecamatan, guna dapat mendata anak-anak dari keluarga tidak mampu dan bisa diusahakan untuk membantu mereka dalam mengikuti proses pembelajaran PAUD wajar satu tahun.

“Rencana kita mungkin akan bikin semacam labsite PAUD untuk kecamatan, sehingga anak-anak yang dari keluarga tidak mampu yang tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya di PAUD karena faktor ekonomi, kita bisa berusaha (untuk membantu) yang penting kita memiliki data. Sehingga anak-anak ini bisa mengikuti proses pembelajaran PAUD wajar satu tahun,” pungkasnya.***