CARITA KOTA – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara untuk menyerap aspirasi masyarakat, Senin 27 April 2026. Pertemuan yang dipimpin Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, itu berlangsung di Royal Resto, Ternate.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyampaikan sejumlah isu strategis yang dihadapi daerah. Salah satunya terkait dorongan pembentukan undang-undang kepulauan. Menurutnya, sekitar 10 provinsi telah menyuarakan hal tersebut, mengingat karakter wilayah kepulauan seperti Maluku Utara yang didominasi laut.

Sarbin juga menyoroti status Sofifi sebagai ibu kota provinsi yang hingga kini masih berstatus kelurahan. Pemerintah daerah, kata dia, tengah mendorong percepatan pembangunan Sofifi, termasuk penguatan konektivitas dengan wilayah kabupaten terdekat.

Baca Juga:Pemprov Malut Tegaskan EPPD 2025, Bukan Cerminan Kinerja Gubernur Saat Ini

“Kami berharap adanya keberpihakan pemerintah pusat dan DPR RI dalam mendorong percepatan pembangunan di Sofifi,” ujarnya.

Selain itu, ia mengangkat dampak kebijakan nasional terkait pengurangan produksi nikel yang berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah provinsi, lanjutnya, menghadapi dilema dan berharap tidak ada pembatasan tenaga kerja hingga pekerja dirumahkan.

Sarbin turut menyinggung kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah terdampak aktivitas industri.

Baca Juga:Warga Adat Maba Sangaji Ajukan PK, Putusan PN Soasio Dikritik Abaikan Tafsir MK

Sementara itu, Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya telah menerima berbagai aspirasi dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk persoalan belum tuntasnya pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH).

“Ini menjadi aspirasi yang akan diperjuangkan. Insya Allah akan kami tindaklanjuti di pusat melalui koordinasi dengan pimpinan dan Komisi XI,” katanya.

Ia menambahkan, isu tanggung jawab lingkungan perusahaan melalui program CSR juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut dan akan didorong melalui forum bersama.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara.***