CARITA KOTA – Akademisi Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun, Zulham Harahap, menyoroti minimnya perhatian Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap pengelolaan ekosistem laut sebagai penyerap karbon.

Hal itu disampaikan Zulham usai diskusi bertajuk “Potensi dan Tantangan Pengelolaan Blue Karbon di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil” yang digelar Perkumpulan Pakativa Maluku Utara di Kantor Pakativa, Jumat 24 April 2026. 

Menurut Zulham, potensi karbon biru atau blue carbon melalui ekosistem laut seperti mangrove, terumbu karang, dan lamun memiliki peran besar dalam penyerapan karbon. Namun, isu tersebut dinilai belum mendapat perhatian serius di daerah.

Baca Juga:Nobar Film Pesta Babi di Benteng Oranje Dibubarkan TNI

Ia menjelaskan, pengelolaan karbon biru dapat dibagi menjadi dua skema, yakni perdagangan karbon (carbon trading) dan insentif karbon. Dalam skema perdagangan karbon, perusahaan penghasil emisi gas rumah kaca wajib memberikan kompensasi atas emisi yang dihasilkan.

Sementara itu, skema insentif karbon, lanjutnya, dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang menjaga ekosistem, seperti hutan dan wilayah pesisir. “Kita harapkan tidak hanya pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah hingga desa juga bisa mendapatkan insentif ini,” ujarnya.

Zulham mengungkapkan, hingga saat ini belum ada informasi mengenai kelompok masyarakat atau pemerintah daerah di Maluku Utara yang menerima insentif karbon.

Baca Juga:Pencarian Tiga Pendaki Hilang di Dukono Kembali Dilanjutkan

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah agar lebih cepat beradaptasi dalam memanfaatkan peluang dari perdagangan dan insentif karbon, seiring meningkatnya perhatian global terhadap isu perubahan iklim.

“Pemerintah harus lebih cepat meraih manfaat dari perdagangan karbon maupun insentif karbon yang kini mulai didorong di seluruh dunia,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Pakativa Maluku Utara, Nursyahid Musa, dalam pembukaan diskusi menyampaikan apresiasi kepada para peserta yang hadir dan terlibat dalam pembahasan isu lingkungan, khususnya karbon biru.

Diskusi tersebut turut dihadiri Direktur Walhi Maluku Utara Astuti Kilwouw, pengurus Pakativa, serta sejumlah perwakilan lembaga swadaya masyarakat lainnya.***