CARITA KOTA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Ternate menyoroti tidak meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meminta Pemerintah Kota Ternate menjelaskan sejumlah program yang belum terealisasi dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Catatan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra, Tasman Balak, dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan Pertama Tahun 2026, Jumat 25 September 2026.

Tasman mengatakan, kondisi PAD menjadi perhatian karena kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjelaskan strategi konkret untuk meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Pertanyaan kami sederhana namun mendasar: di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, mengapa PAD belum menunjukkan peningkatan dalam  RAPBD Perubahan?” kata Tasman.

Ia menilai peningkatan pendapatan transfer harus berjalan seiring dengan penguatan kemampuan fiskal daerah. Potensi ekonomi Kota Ternate, kata dia, perlu dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah yang sah dan berkelanjutan.

Selain PAD, Fraksi Gerindra menyoroti kenaikan belanja modal dalam APBD Perubahan 2026. Anggaran belanja modal disebut meningkat dari sekitar Rp33,45 miliar menjadi Rp50,98 miliar atau naik sekitar 52,40 persen.

Gerindra mengapresiasi peningkatan anggaran tersebut, namun meminta pemerintah memastikan kenaikan belanja modal menghasilkan output dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“Kami mengapresiasi keberpihakan anggaran terhadap pembangunan fisik dan peningkatan aset daerah tersebut. Namun, peningkatan anggaran harus benar-benar diikuti dengan output dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Tasman meminta pemerintah menyampaikan secara terukur lokasi, jenis pekerjaan, nilai anggaran, target penyelesaian, serta manfaat dari setiap kegiatan strategis yang mengalami penambahan anggaran.

Fraksi Gerindra juga meminta penjelasan mengenai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD induk 2026 tetapi belum terealisasi hingga memasuki pembahasan perubahan APBD.

“Kami memahami bahwa dalam pelaksanaan APBD dapat muncul berbagai kendala teknis maupun administratif. Namun, setiap kendala harus dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi agar tidak kembali terjadi pada tahun anggaran berikutnya,” tegasnya.

Catatan keempat berkaitan dengan efisiensi dan keberpihakan anggaran. Gerindra menilai efisiensi tidak semestinya hanya dimaknai sebagai pengurangan belanja, tetapi harus berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan manfaat pembangunan.

Fraksi tersebut meminta pemerintah memperkuat alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, kebersihan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tasman mengatakan kritik dan apresiasi terhadap pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD dalam mengawal pelaksanaan anggaran.

“Dengan demikian, Pemerintah Kota Ternate dan DPRD Kota Ternate memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu memastikan APBD benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Menanggapi pandangan fraksi, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan Pemkot Ternate berkomitmen memperkuat pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Menurut Tauhid, pengelolaan anggaran tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami berharap pembahasan selanjutnya antara Pemerintah Kota Ternate dan DPRD dapat berlangsung dalam semangat kemitraan, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama,” kata Tauhid.

Ia menambahkan, Perubahan APBD 2026 harus menjadi instrumen untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik, memperkuat pembangunan daerah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Ternate.***