CARITA KOTA – DPRD Kota Ternate menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Kediri dalam rangka studi banding terkait pengawasan kinerja pemerintahan dan pengelolaan anggaran, Rabu, 8 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi ajang bertukar pengalaman, khususnya mengenai sistem pengawasan dan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, mengatakan secara umum mekanisme pengawasan yang diterapkan di kedua daerah tidak jauh berbeda. Namun, terdapat perbedaan pada sistem pengelolaan pendapatan daerah, di mana Kabupaten Kediri dinilai lebih maju karena telah memanfaatkan sistem digital.

“Saya kira untuk pengawasan hampir sama semua, apa yang dilakukan di Kediri dan di sini. Mungkin yang berbeda terkait pendapatan itu sendiri,” ujar Amin.

Menurutnya, berdasarkan pemaparan Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, pengelolaan PAD di daerah tersebut berjalan baik dan relatif tanpa kendala karena didukung penerapan sistem elektronik di berbagai sektor.

“Pengelolaan PAD mereka, menurut apa yang disampaikan tadi, masih berjalan bagus dan normatif,” katanya.

Amin menilai digitalisasi tersebut layak menjadi referensi bagi Pemerintah Kota Ternate untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD. Salah satu sektor yang dinilai masih perlu dibenahi adalah pengelolaan parkir yang hingga kini masih dilakukan secara manual.

“Kita mesti tiru seperti itu, mereka sudah banyak menggunakan sistem elektronik. Sementara kita di sini masih menggunakan manual, misalnya parkiran, itu kita belum maksimal kalau dibandingkan,” jelasnya.

Meski demikian, ia memastikan pelayanan pemerintahan, termasuk pengelolaan perpajakan dan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sejauh ini masih berjalan dengan baik.

“Kalau kita sampaikan, kendala yang muncul tidak terlalu nampak ke permukaan. Walaupun ada keterlambatan pembayaran gaji, tapi itu masih bisa berjalan,” ungkapnya.

Amin mengakui pengelolaan PAD di Kota Ternate belum sepenuhnya optimal. Namun, menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan pembenahan dari tahun ke tahun agar pendapatan daerah dapat terus meningkat.

“Kita berharap terkait pengelolaan PAD ini berjalan normatif. Walaupun tidak bisa dipungkiri pasti ada kendala-kendala,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil studi banding tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi DPRD bersama Pemerintah Kota Ternate, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola PAD.

“Kita sharing saja. Kalau memang di sana mereka lakukan itu baik, ya kita lihat nanti seperti apa penerapannya. Pasti kita berkoordinasi dengan pemerintah kota, dalam hal ini OPD pengelola PAD, untuk bagaimana kita bisa memaksimalkan pengelolaan PAD,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kediri sekaligus Ketua Rombongan, Widyo Harsono, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memperluas wawasan dan bertukar pengalaman mengenai inovasi yang diterapkan DPRD Kota Ternate dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Kita ingin tahu kondisi di sini. Mana yang terbaik tentu akan kita jadikan referensi untuk diterapkan di Kabupaten Kediri,” katanya.

Widyo juga mengapresiasi perkembangan Kota Ternate. Menurutnya, meski memiliki wilayah yang tidak terlalu luas, kota ini memiliki banyak gedung pemerintahan yang representatif. Namun, ia menilai masih terdapat tantangan pada infrastruktur jalan dan ketersediaan lahan parkir.

“Kota Ternate ini kota kecil, gedung-gedungnya bagus. Hanya saja jalannya tidak terlalu besar dan tempat parkir masih terbatas,” tutupnya.***