CARITA KOTA – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengungkap ketimpangan tajam di balik pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 34 persen (year on year) pada 2025, yang dinilai belum berdampak pada kesejahteraan masyarakat di tingkat bawah.

Hal itu disampaikan Sherly saat menerima Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan IV Komisi V DPR RI yang dipimpin Irene Roba Putri di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate, Rabu 22 April 2026.

Menurut Sherly, tingginya pertumbuhan ekonomi tidak berbanding lurus dengan kondisi riil masyarakat, terutama di wilayah yang belum terhubung infrastruktur dasar.

Baca Juga:Gubernur Malut Usul Infrastruktur Rp2,9 Triliun ke DPR RI

“Pertumbuhan ekonomi 34 persen tidak berbanding lurus dengan apa yang dirasakan rakyat. Penyebab utamanya adalah belum adanya konektivitas yang berkelanjutan. Di daerah yang belum terkoneksi, kemiskinan masih tinggi dan ekonomi stagnan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi geografis Maluku Utara sebagai daerah kepulauan dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani (60 persen) dan nelayan (20 persen) membuat infrastruktur jalan dan jembatan menjadi kebutuhan mendesak. Ketiadaan akses tersebut menghambat distribusi hasil produksi seperti kopra dan hasil tangkapan laut.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan anggaran strategis sebesar Rp2,9 triliun kepada pemerintah pusat. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembangunan jalan provinsi, percepatan pembangunan Ibu Kota Sofifi, akses Bandara Halmahera Tengah, pembangunan ruas Tabadamai–Ekor, serta ruas Maba–Sagea yang menghubungkan kawasan industri di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.

Baca Juga:Gubernur Sherly Minta Percepatan 20 Sabo Dam

Selain itu, usulan juga mencakup perbaikan 300 unit rumah warga yang rusak akibat banjir di Halmahera Barat dan Halmahera Utara, serta dampak gempa bumi di Ternate dan Batang Dua, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp52,4 miliar.

Sherly juga menyoroti status Sofifi sebagai ibu kota provinsi yang hingga kini masih berstatus administratif sebagai kelurahan di bawah Kota Tidore Kepulauan. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan layanan publik, termasuk fasilitas kesehatan.

“Sofifi masih belum memiliki kode wilayah sendiri. Akibatnya, fasilitas seperti rumah sakit tidak bisa ditingkatkan. Saat ini hanya tersedia RS kelas D, sementara kebutuhan masyarakat sudah jauh lebih besar,” katanya.

Ia menambahkan, Sofifi juga masih kekurangan infrastruktur dasar seperti pasar higienis, terminal, dan fasilitas umum lainnya.

Di sisi lain, Sherly mengkritisi pemotongan anggaran daerah pada 2026 yang mencapai Rp3,5 triliun secara akumulatif untuk provinsi dan 10 kabupaten/kota. Ia berharap anggaran tersebut dapat dikembalikan dalam bentuk program pembangunan infrastruktur.

“Kami ingin anggaran Rp3,5 triliun itu dikembalikan dalam bentuk program nyata seperti jalan dan jembatan agar biaya logistik turun dan masyarakat merasakan manfaat hilirisasi,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Komisi V DPR RI, Irene Roba Putri, menegaskan bahwa kunjungan kerja ini akan ditindaklanjuti dalam pembahasan bersama kementerian terkait.

“Kunjungan ini bukan sekadar seremoni. Hasilnya akan kami laporkan dan menjadi bahan wajib dalam rapat kerja dengan kementerian mitra, agar mereka melihat langsung kondisi di daerah,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan konektivitas laut di Maluku Utara, termasuk usulan penambahan frekuensi Tol Laut dan pembangunan sejumlah pelabuhan penyeberangan di beberapa pulau.

Pertemuan tersebut ditutup dengan penyerahan dokumen usulan teknis dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Komisi V DPR RI untuk diperjuangkan dalam APBN mendatang.***