CARITA KOTA – Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara, Irine Yusiana Roba Putri meninjau sejumlah lokasi proyek preservasi jalan dalam Kota Ternate sesuai program Instruksi Presiden Jalan Daerah 2025.

Agenda tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi pada Rabu, 22 April 2026.

Di dampingi Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Ternate Rizal Marsaoly, Irine bersama rombongan meninjau sejumlah lokasi pembangunan Sabo Dam RA-D3 untuk pengendalian sedimen di Kecamatan Ternate Selatan dan Pulau Ternate, serta hunian tetap (huntap) bagi korban banjir bandang Rua di Kelurahan Jambula.

Baca Juga:Di Hadapan DPR RI, Gubernur Malut Suarakan Ketimpangan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kunjungan ke huntap, sejumlah keluhan disampaikan warga terkait fasilitas tempat tinggal, meliputi, rumah yang belum dilengkapi dapur, lampu jalan yang tak berfungsi, keterbatasan air bersih, hingga genangan air saat hujan deras.

Kepada anggota Komisi V DPR RI dan Gubernur Maluku Utara, serta pemerintah daerah yang turut serta dalam pendampingan itu, warga salurkan keluhan mereka.

Merespons itu, Anggota Komisi V DPR RI Dapil Malut Irine Yusiana Roba Putri, menyatakan bahwa penting peran pemerintah daerah untuk menetapkan skala prioritas pembangunan sesuai kebutuhan paling mendesak.

Baca Juga:Gubernur Sherly Minta Percepatan 20 Sabo Dam

Menurutnya, sebab keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur tidak hanya terjadi di Maluku Utara, tetapi hampir di seluruh daerah di Indonesia.

“Karena kalau dikatakan butuh, semua wilayah, kabupaten/kota membutuhkan jalan yang layak,” ujar Irine usai meninjau huntap di Kelurahan Jambula.

Dikatakan, meski berada dalam kondisi fiskal terbatas, pembangunan tetap difokuskan pada sektor yang memberi dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan konektivitas antarwilayah. Termasuk disebutkan, jalan yang adalah kebutuhan dasar masyarakat.

Oleh karenanya, bersama Gubernur Sherly Tjoanda, Irine menyampaikan sepakat mendorong musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) melibatkan seluruh kepala daerah di Provinsi. Disebutkan, melalui forum itu diharapkan dapat menentukan prioritas pembangunan sesuai tingkat urgensi masing-masing daerah.

Selain itu, Irine juga menyoroti konektivitas transportasi laut di Maluku Utara. Menurutnya, wilayah kepulauan masih membutuhkan tambahan jadwal kapal, armada baru, serta peningkatan fasilitas pelabuhan.

“Selain penambahan jadwal, selain penambahan kapal, juga yang diperlukan di Maluku Utara adalah kemaksimalan infrastruktur pelabuhan itu sendiri,” ujarnya.

DPR RI, kata Irine, siap mengawal kebutuhan Maluku Utara di tingkat pusat, terutama mendorong peningkatan pelayanan dari Kementerian Perhubungan dan kementerian teknis lainnya.

Sementara itu, Gubernur Sherly Tjoanda mengatakan, seluruh usulan yang telah disampaikan, baik secara lisan maupun tertulis, dapat segera ditindaklanjuti. Menurut dia, tindak lanjut itu penting agar ada implementasi konkret pada 2026 hingga 2027.

Ia mengatakan beberapa proyek sudah memasuki tahap tender pada 2026, sementara kebutuhan lainnya diharapkan dapat masuk dalam anggaran 2027 maupun perubahan anggaran tahun berjalan.***