CARITA KOTA – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengusulkan pembangunan infrastruktur senilai Rp2,9 triliun saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI di Ternate, Rabu 22 April 2026.

Dalam pertemuan itu, Sherly menyoroti paradoks ekonomi Malut. Meski tumbuh 34 persen (YoY) pada 2025, manfaatnya belum dirasakan luas akibat minimnya konektivitas, terutama bagi petani dan nelayan.

Pemprov Malut juga menghadapi pemotongan anggaran DAU dan DBH sebesar Rp3,5 triliun, sehingga berharap dukungan pemerintah pusat.

Baca Juga:Di Hadapan DPR RI, Gubernur Malut Suarakan Ketimpangan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi

Usulan prioritas meliputi perbaikan jalan provinsi Rp789 miliar, percepatan pembangunan Sofifi Rp686 miliar, konektivitas kawasan industri Maba–Sagea, serta akses Bandara Cekel Rp348 miliar.

Selain itu, Pemprov mendorong status Sofifi memiliki kode wilayah sendiri, serta mengusulkan anggaran penanganan banjir dan gempa masing-masing Rp23,7 miliar dan Rp28,7 miliar.

Di sektor transportasi, gubernur meminta pembangunan pelabuhan, penambahan frekuensi tol laut, subsidi angkutan barang, dan bantuan bus sekolah.

Baca Juga:Gubernur Sherly Minta Percepatan 20 Sabo Dam

“Tanpa konektivitas, biaya logistik tetap tinggi dan masyarakat tidak merasakan manfaat pertumbuhan,” tegas Sherly.***